MEMIMPIN ADALAH JALAN MENDERITA

Setiap manusia adalah pemimpin, pemimpin bagi diri sendiri, pemimpin bagi keluarga, pemimpin bagi masyarakat, dan pemimpin bagi bangsanya. Menjadi seorang pemimpin itu tidaklah harus di mewah diatas jaminan dan pemberian orang lain, namun yang di perlukan dari seorang pemimpin adalah mau berlaku adil dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Jika coba kita bandingkan para pemimpin masa sekarang dengan pemimpin pasca kemerdekaan, perbedaannya sangat terasa kontras sekali, bila para pemimpin mas sekarang mendapatkan mobil mewah, rumah dinas dengan fasilitas lux, serta jaminan hidup dari pemerintah. Namun beda halnya dengan pemimpin masa pasca kemerdekan yang hanya mendapatkan gaji pas-pasan, tanpa rumah dinas serta tanpa jaminan hidup, walaupun demikian mereka tidak pernah pesimis dan canggung dalam menjalankan tugas-tugasnya. Bagi mereka hidup sederhana adalah sebuah titik balik dari usaha mereka untuk ikut merasakan penderitaan dari komunitas yang ia pimpin.

H. Agus Salim dan M. Hatta adalah cerminan dari pemimpin yang berani untuk hidup sederhana, bagi mereka “menjadi pemimpin atau memimpin adalah jalan menderita”, mereka tidak pernah menuntut fasilitas elit, karena mereka sadar bahwa Negara kita adalah Negara yang miskin, dan tidak sepantasnya kita hidup bermewah-mewah sedangkan yang kita pimpin hidup menderita.

Berbeda dengan pemimpin pasca kemerdekaan peminpin masa sekarang lebih bahagia, terjamin dan adem ayem, mungkin sudah terpatri di dalam otak pemimpin kita sekarang bahwa peminpin itu harus sejahtera dan bahagia, dan menjadi pemimpin harus identik dengan falitas mewah. Ini bukan lagi masalah yang tabu untuk di bicarakan, jika seseorang terpilih menjadi pemimpin maka ia akan meminta falitas yang baru dan mewah dengan dalih atas usahanya sebagai pemimpin, walau terkadang fasilitas yang mereka minta seolah-olah adalah pemborosan dan tidak begitu penting. Jika ini memang benar-benar terbukti maka jabatan sebagai peminpin akan dapat di jadikan Manifesto dan investasi yang menguntungkan bagi setiap orang.

Untuk apa mobil dinas yang baru sedangkan dengan mobil dinas yang lama kita dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab, coba anda bayangkan jika seandainya dana untuk pembelian fasilitas itu di berikan kepada sektor pendidikan mungkin kita tidak akan pernah mendengar dan membaca di surat kabar “SORANG ANAK PUTUS SEKOLAS KARENA TIDAK MAMPU MEMBAYAR SPP” mungkin 5 atau 10 tahun berikutnya Indonesia akan menjadi Negara yang pintar dan dapat bersain di pasar internasional. Namun semua itu hanya utopis yang hanya bias kita kenang hanya di karenakan para pemimpin kita adalah pemimpin yang boros. Seharusnya mereka sadar bahwa dengan jabatan yan tinggi berarti tanggung jawab yang besar, dan jangan sampai kekuasaan yang besar di salah artikan dan di selewengkan.

Yang lebih ironis lagi adalah walaupun merek sudah mendapatkan jagi yang bias diblang lebih dari cukup dan mendapatkan fasilitas yang mewah, toh mereka masih saja meminta untuk di naikkan gaji, dan yang lebih memalukan adalah adanya para meminpin yang melakukan penggalapan dana atau lebih dikenal dengan istilah Korupsi. Apakah gaji yang mereka terima belum cukup? Sehingga mereka harus melakukan korupsi. Saya pernah merenung dan berfikir, seandainya saja para pemimpin itu tidak mempunyai nafsu, mungkin mereka tidak akan mengambil apa yang tidak menjadi haknya, dan tidak akan menuntut sesuatu yang melebihi kemempuanya.

Munkin adanya pandangan pada sebagian pemipin bahwa jabatan yang pada jabatan yang tinggi juga di butuhkan penghargaan dari khalayak, sebagai pengakuanya kepatuhan kahalayak kepada pemimpin mereka, dan hal ini sangatlah salah dari norma yang berlaku di masyarakat, bahwa seorang pemimpin akan mendapat penghargaan dari khalayak jika ia mampu memimpin rakyatnya dengan adil dan bertanggung jawab.
Anda pasti masih ingat dengan PP-37/2006 yang mana hal yang mendasar dari PP-37/2006 adalah meminta kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota DPRD, tujuan pemerintah mengelurkan PP-37/2006 adalah untuk dapat meningkatkan kinerja mereka di dalam menjalankan tugasnya dan penuh tanggung jawab. Tunjangan yang akan mereka dapatkan dari PP-37/2006 adalah tunjangan uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjngan panitia anggaran, tunjangan komisi, tunjangan perlengkapan, serta tunjangan komunikasi.

Namun dari contoh di atas kita sudah dapat menyimpulkan bahwa walaupun para pemimpin itu mendapatkan gaji yang besar, toh masih ada yang lalai dalam melaksakan tugasnya, masih ada para pemimpin yang “ngolor”, dan bahkan ada yang melakukan korupsi. Apalagi jika PP-37/2006 di realisasikan mungkin kan bertambah banyak para pemimpin yang lalai menjalankan tugasnya dan akan bertambah banyak dana Negara yang di gelapkan. Dan untungnya PP-37/2006 tidak jadi di realisasikan karena banyaknya kontradiksi dikalangan masyarakat.

~ oleh ardiansyah di/pada Februari 6, 2008.